UU Informasi Transaksi Elektronik

RUU Informasi dan Transaksi elektronik (RUU ITE)

• 2001 Departemen Perhubungan menyiapkan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Departemen Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan RUU Informasi elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE)
• 2002 Kedua RUU tersebut diserahkan kepada Presiden/Sekretaris Negara
• 2003 Sesuai arahan Presiden, kedua RUU tersebut diselaraskan menjadi satu RUU, Depkominfo ditunjuk sebagai Koordinator
• 2004 Naskah RUU ITE disempurnakan oleh Tim Khusus dan disampaikan kpd Presiden, Presiden menyampaikan RUU ITE kpd DPR untuk dibicarakan dalam Sidang DPR untuk mendapat persetujuan
• 2005 Januari, DPR mengembalikan 11 RUU yang berasal dari Pemerintah, termasuk RUU ITE, dengan catatan Pemerintah dapat mengajukan kembali untuk ditindaklanjuti pembahasannya bersama2 DPR
• 2005 Harmonisasi RUU ITE di DepKumHam, melibatkan Instansi terkait dan disepakati sebagai Naskah Final, diserah kan ke Presiden dan oleh Presiden diserahkan ke DPR untuk dibahas menjadi Undang-undang
• 2008 Maret 2005 UU ITE disahkan oleh DPR, menjadi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari :

• 13 BAB,
• 54 Pasal

Telah disahkan DPR pada 25 Maret 2008

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

• Bab I Ketentuan Umum
• Bab II Asas dan Tujuan
• Bab III Informasi, Dokumen, dan Tandatangan Elektronik
• Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem 
  

  Elektronik
• Bab V Transaksi Elektronik
• Bab VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan 
  

  Perlindungan Hak Pribadi
• Bab VII Perbuatan yang Dilarang
• Bab VIII Penyelesaian Sengketa
• Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
• Bab X Penyidikan
• Bab XI Ketentuan Pidana
• Bab XII Ketentuan Peralihan
• Bab XIII Ketentuan Penutup

Contoh Kasus UU ITE :

Kasus Video Pornografi oleh Ariel

Pasal 27 UU ayat 1 Informasi Teknologi yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Kasus Penggunaan Narkotika dan Kecelakaan Lalu-Lintas oleh Novi Amalia

Pasal 27 UU ayat 3 Informasi Teknologi yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Kasus Pencemaran nama baik RS Omni Internasional oleh Prita Mulyasari

Pasal 27 ayat 3 UU Informasi Teknologi yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Download Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik